Kundurnews – BANDUNG – Gabungan Pengusaha Farmasi Indonesia (GPFI) menargetkan, pada 2019, kebutuhan obat untuk keperluan program BPJS Kesehatan dapat 100 persen tertangani. Menurut Direktur Eksekutif GPFI Darajatun Sanusi, saat ini, pasokan obat untuk keperluan jaminan kesehatan sudah terpenuhi sekitar 70 persen, sisanya sekitar 30 persen masih harus diimpor.
“Sudah 70 persen itu bagus, yang sisanya impor karena tergolong obat yang mahal,” ujar Darajatun, disela kegiatan Munas GPFI XV tahun 2016 di Trans Luxury Hotel, Jl Gatot Subroto, Kota Bandung, (25/10). Namun,GPFI berusaha agar bisa 100 persen. Yakni, pada 2019 ditargetkan sudah bisa 100 persen memenuhi kebutuhan obat secara universal di Indonesia sudah bisa terpenuhi.
Dikutip laman republika.co.id, Darajatu mengatakan, Munas yang berlangsung sejak 23 hingga 25 Oktober 2016 itu, di antaranya membahas tentang kemampuan para pengusaha farmasi nasional dalam memproduksi obat untuk keperluan masyarakat. Khususnya, kebutuhan program jaminan kesehatan nasional (JKN).
Selain kemampuan produksi nasional, hal lain yang akan menjadi pembahasan adalah kemampuan berinovasi dalam riset dan produksi obat nasional agar tercipta kemandirian farmasi. Namun, dia mengakui, jika untuk mencapai kemandirian perlu kerja keras. Sebab, sebagian besar bahan baku farmasi masih diimpor.
Ketua Umum GPFI Johannes Setijono mengakui, jika bahan baku pembuatan farmasi masih tergantung dari impor. Namun, menurutnya, kondisi itu juga dialami oleh negara lain didunia. Amerika serikat, bahkan masih impor bahan baku sekitar 80 persennya. “Namun kami terus berusaha agar bahan baku bisa terpenuhi didalam negeri,” katanya.
Johannes mengatakan, untuk beberapa jenis obat GPFI akan berusaha untuk mendirikan industri bahan baku obatnya. Namun, hanya untuk beberapa jenis obat yang memiliki daya saing dan memiliki sumber bahan baku yang banyak. Sehingga, bahan baku itu, tidak hanya untuk diserap bagi perusahaan farmasi lokal, namun juga bisa ekspor.
