Kundur News – Denpasar – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali melakukan langkah antisipasi terhadap lonjakan kedatangan penduduk pendatang (duktang) pasca lebaran. Selain meningkatkan koordinasi dengan kabupaten/kota yang menjadi pintu gerbang masuk Bali, Pemprov juga menggelontor Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pengendalian Mobilitas Duktang.
Informasi tersebut disampaikan Kabid Fasilitasi Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Bali Drs. I Wayan Nuranta,MH dalam orasinya pada Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS) di Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala Denpasar, Minggu (2/7).
Menurut Nuranta, dana BKK antara lain diberikan kepada Kabupaten Buleleng, Jembrana, Karangasem dan Kota Denpasar. BKK yang digelontorkan sejak tahun 2010 diberikan dengan jumlah bervariasi. Dalam kurun waktu 2010 hingga 2016, setiap tahunnya Jembrana memperoleh bantuan Rp. 400 juta, Buleleng mendapat Rp. 100 juta, Karangasem Rp. 300 juta dan Kota Denpasar dijatah Rp. 50 juta.
Tahun 2017 ini sedikit perubahan karena Pemprov Bali menambah alokasi anggaran bagi Kabupaten Jembrana. “Tahun ini Jembrana memperoleh Rp. 500 juta, sementara jumlah yang diperoleh Buleleng, Karangasem dan Kota Denpasar tetap seperti tahun sebelumnya,” papar Nuranta.
Nuranta menegaskan dukungan dana tersebut merupakan wujud komitmen Pemprov Bali dalam upaya mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Diharapkan dukungan berupa dana tersebut dapat mengefektifkan upaya penertiban penduduk pendatang yang jumlahnya diperkirakan meningkat pasca lebaran. Pemprov juga melibatkan pecalang dan organisasi kemasyarakatan dalam upaya penertiban duktang di seluruh kabupaten/kota di Bali.*
