Kundur News – Denpasar – Pemerintah Provinsi bali (Pemprov) Bali menyatakan mendukung kebijakan satu peta atau one map policy. Apalagi kebijakan satu peta bertujuan untuk mendukung pembangunan nasional. Dukungan pemerintah Provinsi Bali tersebut disampaikan Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan – Gubernur Bali,  I Dewa Putu Sunartha,SE,M.Si saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta yang berlangsung di Sari Pan Pacific Jakarta Pusat, Kamis (26/10).

Menurut Sunartha, kebijakan ini sangat positif karena dapat mencegah tumpang tindih dalam pelaksanaan program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah pusat dan daerah. Lebih dari itu, kebijakan satu peta juga diharapkan dapat mencegah potensi konflik yang disebabkan batas tata ruang.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam pengarahannya menyebut kebijakan satu peta sangat urgen dan krusial bagi negeri seluas Indonesia.

Darmin menjelaskan, akibat Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang saling tumpang tindih, pelaksanaan program pembangunan baik pengembangan kawasan maupun infrastruktur kerap berujung konflik terkait pemanfaatan ruang.

Selain itu, tiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah saat ini masih menggunakan standar peta berbeda atau versi mereka sendiri dengan struktur data bervariasi.

Bertolak dari persoalan tersebut, pemerintah saat ini tengah merancang satu peta pada tingkat ketelitian 1: 50.000. Digarap secara bertahap sejak tahun 2016, penyusunan IGT ditarget tuntas pada tahun 2018 mendatang.

“Tahun ini kita targetkan penuntasan IGT di empat kawasan yaitu Bali, Sumatera, Sulawesi dan Nusa Tenggara,” ungkap Darmin.

Darmin berharap, peta yang tersusun nantinya menjadi satu acuan dan referensi seluruh lembaga dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Rakornas dihadiri oleh Gubernur dan OPD terkait se-Indonesia. Dalam kesempatan itu diserahkan pula penghargaan bagi daerah yang berpartisipasi dalam pemetaan batas desa.*