Denpasar – Pemerintah provinsi (Pemprov) Bali mengklaim telah berhasil menekan jumlah angka kemiskinan hingga pada angka 4,25% pada awal 2017. Keberhasilan tersebut menempatkan bali sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan peringkat ke 2 terendah secara nasional. Klaim tersebut disampaikan Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta dalam sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Bali Tahun 2017 di Ruang Cempaka Bappeda Litbang Provinsi Bali, Jumat (22/12).
BACA: Bali Targetkan Pengentasan Kemiskinan Dalam Waktu Singkat
Menurut Sudikerta, angka kemiskinan di Provinsi Bali dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Namun hal ini tidak menyurutkan komitmen Pemprov Bali untuk terus berupaya menurunkan angka kemiskinan tersebut.
“Data kemiskinan harus terus kita update, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan harus berjalan simultan dan terpadu serta efektif dan efisien dalam mengakselerasi penurunan kemiskinan, “tutur Sudikerta.
Sudikerta menyampaikan bahwa permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan multi dimensional yang memerlukan upaya ekstra baik secara sistematis maupun terpadu dalam penanganannya, dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan.
Mensejahterakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan pada masa ini tidak lagi terbatas pada pemenuhan kebutuhan dasar namun telah berkembang lebih kompleks dan mengarah pada usaha-usaha konstruktif untuk mengatasi degradasi nilai-nilai mental, moral dan budaya.
Sudikerta mengungkapkan sinergitas perlu dibangun dan diperkuat antar seluruh stakeholder dalam hal penanggulangan kemiskinan serta bertekad kuat untuk meminimalisir dan menghilangkan kesenjangan sosial dalam masyarakat.
“Penanggulangan kemiskinan tidak lepas dari peran seluruh unsur pemerintahan, pelaku usaha, sektor swasta dan juga masyarakat. Kita perkuat sinergi yang ada untuk tuntaskan kemiskinan di Bali, ” tegas Sudikerta.
BACA: Akademisi Bali Diharapkan Berperan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan
Sementara itu Kepala Bappeda Litbang Provinsi Bali Putu Astawa dalam laporannya menyampaikan bahwa rakor dilaksanakan dalam rangka melihat dan mengukur seberapa jauh program yang dilaksanakan telah mampu menurunkan angka kemiskinan.
Dengan pelaksanan Rakor diharapkan bisa saling bertukar informasi serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan program sehingga kedepannya program yang diluncurkan tepat sasaran sehingga kemiskinan terentaskan dan terwujud Bali yang Mandara.
Rakor yang dibuka secara resmi oleh Wagub Bali ini turut dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Bali Dewa Putu Sunartha, Kepala OPD terkait Pemprov Bali serta undangan lainnya.*
BACA: Program Bali Mandara Diklaim Telah Mampu Turunkan Angka Kemiskinan
