Kundur News – Denpasar – Pemerintah Provinsi Bali menargetkan untuk melakukan sinergitas antara sektor pariwisata dan pertanian. Mengingat Bali yang hanya memiliki luasan 0,4 % dari luas Indonesia kedepannya menghadapi tantangan yaitu ancaman degradasi dan pencemaran lingkungan sebagai akibat semakin pesatnya pembangunan fisik dan infrastuktur non pertanian.
Target tersebut disampaikan Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta saat memberi sambutan sekaligus menjadi pembicara utama (keynote speaker) dalam acara Workshop Bali Organik dan Summer Course II yang diselenggarakan oleh Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa bertempat di Gedung Widya Sabha Utama Lantai 4 Universitas Warmadewa, Senin (24/7).
Sudikerta menyampaikan sebagai daerah tujuan parwisata, Bali juga harus tetap menjaga kelestarian alam, adat, budaya dan lingkungan. Salah satu prioritas pembangunan Bali adalah mensinergikan pembangunan sektor pariwisata dan sektor pertanian. Pembangunan sektor pariwisata dapat terus dikembangkan dengan tahap melestarikan sektor pertanian sebagai pendukungnya.
Sudikerta memaparkan sektor pertanian bukanlah hanya berperan sebagai penyedia bahan pangan masyarakat, akan tetapi memilki peran lebih luas . Konstribusi sektor pertanian dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bali sebesar 15,11 % atau terbesar kedua setelah sektor pariwisata.
“Sektor pertanian juga menyerap tenaga kerja cukup besar. Selain itu, pertanian juga memilki fungsi konservasi sumber daya alam, pelestarian lingkungan dan mendukung terwujudnya program Bali organik, “ jelas Sudikerta.
Wagub Sudikerta mengungkapkan sebagai daerah agraris Bali memilki lahan sawah seluas 79.891,2 Ha ( 14 % dari luas Bali ) yang meliputi 1.603 subak sawah dan seluas 159.079 Ha lahan perkebunan yang meliputi 1.118 subak abian dan 25.000 Ha hutan negara/hutan rakyat. Kedepannya , Pemerintah Provinsi Bali akan terus berkomitmen melestarikan keberadaan lahan pertanian, perkebunan dan lahan hutan melalui berbagai program.
Program tersebut diantaranya berupa bantuan pengembangan infrastruktur pertanian, bantuan prasarana dan sarana produksi pertanian, program subsidi pupuk organik, program sistem pertanian terintegrasi (Simantri) serta fasilitasi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.*
