Kundur News – Sawang – Kepala SMA Negeri 4 Kundur Barat, Ispawandi membantah telah melakukan ‘Penyandraan’ buku Rapor Sekolah siswa, bagi siswa yang belum melunasi Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Menurutnya, pihak sekolah hanya ingin mengetahui penyebab dari beberapa orang siswa itu tidak membayar iuran sekolah hingga 11 bulan tunggakan. Jika seandainya siswa tersebut memang dikategorikan kurang mampu dari sisi ekonomi, pihak sekolah juga memberikan toleransi dengan cara membebaskan beban iuran dan lainnya.

BACA: SMA Negeri 4 Kundur Barat, Sandra Rapor Untuk Tarik SPP

“Kita khawatirkan orang tua sudah membayar, namun anak yang tidak menyetorkan ke sekolah. Hingga tunggakan membengkak. Maka dari itu kita panggil orang tua, untuk dapat dikonfirmasi penjelasannya, apa dan kenapa. Jika memang orang tuanya kurang mampu, ya pasti kita bebas bebankan”, terang Ispawandi, di Tanjungbatu (17/6).

Ispawandi juga menyebutkan, keputusan pungutan biaya SPP, merupakan hasil keputusan kesepakatan bersama, antara orang tua siswa dan komite sekolah. Sebanyak 260 siswa di SMA N itu, hampir separuh jumlah siswa tidak dibebankan segala pembiayaan.

“Hampir separuh jumlah siswa kami bebaskan beban, dari sebanyak 260 siswa, karena kami juga melihat data, khususnya data perekonomian pada masing-masing siswa, yang PNS, petani dan sebagainya”.

Kepala sekolah yang baru dilantik ini juga berharap agar kedepannya seluruh siswa di sekolahnya itu untuk tidak lagi ada pungutan segala pembiayaan, seperti layaknya sekolah-sekolah lainnya yang sudah lama berdiri.

“Kalau segala kebutuhan sekolah sudah tercover, kita juga mau untuk tidak melakukan pungutan. Karena memungut biaya itu bukannya tidak menambah pekerjaan”, pungkasnya.*