“Kami harapkan tugas intelijen terkoordinasi dengan baik,” katanya, Jumat (2/9) yang dilansir media indonesia.

Dia meyakini, Presiden Joko Widodo memilih sosok BG dengan pertimbangan tertentu. Salah satunya aspek kecakapan di bidang intelijen.

Menurut dia, memang ada perbedaan latar belakang antara BG dari Kepolisian dengan Sutiyoso dari TNI, namun keduanya pasti dibekali ilmu intelijen oleh masing-masing institusi.

“Dunia intelijen bukan hal yang baru bagi Pak BG karena di Kepolisian pasti mendapatkan ilmu intelijen,” ujarnya.

Namun dia mengingatkan agar BG menyesuaikan dengan jabatan baru tersebut sehingga kerja intelijen Indonesia bisa berjalan maksimal.

Lebih jauh, Abdul Kharis belum bisa memastikan jadwal uji kelayakan dan kepatutan yang akan dilakukan Komisi I DPR karena masih menunggu surat penugasan dari Badan Musyawarah DPR.

“Belum bisa dipastikan jadwal uji kelayakan dan kepatutan karena setelah surat dari Presiden masuk ke Pimpinan DPR, harus dibacakan dahulu di Rapat Paripurna,” katanya.

Politikus PKS itu menjelaskan, setelah surat dari Presiden itu dibacakan di Rapat Paripurna DPR, lalu diadakan Rapat Bamus yang didalamnya mengamanahkan Komisi I untuk melakukan uji kelayakan.

Setelah itu menurut dia, Komisi I DPR akan mengadakan rapat internal untuk menyusun jadwal uji kelayakan calon Kepala BIN.

“Rapat Paripurna sepertinya Selasa (6/9), lalu Rapat Bamus kalau tidak Selasa sore, Rabu (7/9) atau Kamis (8/9) dan setelah itu kami rapat internal bahas jadwal uji kelayakan,” ujarnya.