Inhil – Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir, menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial (LK3), Peningkatan Kapasitas SDM, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM),
di Hotel Inhil Pertama, Jalan Guru Hasan Tembilahan, Senin (8/11/21).
Kegiatan Bimtek tersebut di buka langsung oleh Bupati Indragiri Hilir HM Wardan. Dihadiri oleh para pejabat dilingkungan Pemkab Inhil, yang terdiri dari eselon II, III dan IV serta Organisasi-organisasi yang ada di kabupaten Indragiri Hilir.
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial Provinsi Riau Raya Pribadi selaku narasumber pada Bimtek tersebut mengatakan bahwa pihaknya memberikan atensi besar. Inhil termasuk Pemerintah Daerah kepeduliannya terhadap urusan-urusan sosial memberikan penyuluhan dan pembekalan terhadap para Penyuluh Sosial Masyarakat (Pensos) dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat.
“Inhil juga melakukan penyuluhan kepada TKSK, yang saya fikir itu penting, menyamakan persepsi TKSK. Dinsos memberikan penyuluhan pembentukan LKS, temen-temen PSKS, karena pilar-pilar Kemensos itu tidak akan bisa bekerja dengan baik di kementerian sosial kalau LKSnya tidak diberdayakan,” ujarnya.
Kabid Pemberdayaan Sosial Provinsi Riau ini menyebutkan bahwa Inhil itu satu-satunya Kabupaten di luar Pekanbaru yang memiliki kekeliruan progres validasi data NIK dan data di DTKS tertinggi nomor 2. Namun meskipun demikian Inhil mampu mau validasi dengan baik dengan pencapaian 93%
“Pekanbaru wajar saja, karena berada di kota ya. Tapi Inhil, dengan rentang yang jauh, kemudian dengan jarak yang luar biasa tapi mereka mampu berkoordinasi kepada temen-temen PSKS agar data invalid segera diperbaiki. Alhamdulillah 93% yang sudah selesai, artinya. Sekitar 7% lagilah,” sebutnya.
Tapi, kendalanya mungkin NIK tidak ditemukan, dirinya menyarankan untuk sebagian data warga yang belum bisa terbaca melapor ke Disdukpencapil Inhil.
“Karena hanya pihak Disdukpencapil yang bisa menjawab, kenapa NIK warga itu tidak bisa terbaca, tidak bisa disandingkan dengan data kementerian, sehingga apabila data NIK itu tidak diperbaiki, maka data akan tertolak, datanya akan tercoret, itu mungkin atensi kami yang ada disini,” sebutnya.
Ia berharap kedepan Dinsos Inhil tahun depan segera membentuk Pusat Pelayanan Terpadu, di level desa namanya Puskesos (Pusat Kesejahteraan Sosial) itu adalah amanah presiden dalam RPJMN 2024 Puskesos di Indonesia sudah dapat di bentuk.
“Dan Inhil sepertinya punya ke arah sana mencontohkan Siak satu-satunya kabupaten di Riau yang sudah berhasil menghidupkan membentuk Puskesos yang ada di Desa dan dikelurahan,” tukasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir H Arifin mengatakan bahwa diselenggarakannya kegiatan bimtek tersebut karena pihaknya menganggap ini sangat penting.
“Selama ini kita lihat ini LKS-LKS yang ada ini jalan sendiri-sendiri, kemudian dengan persepsi masing-masing, beberapa organisasi bergerak sendiri demikian juga yang lain. Oleh karena itu, di tahun 2021 ini kami ingin menyamakan presepsi agar mereka LKS ini punya pandangan yang sama, bagaimana pekerja sosial ini punya pemikiran yang sama,” tuturnya.
Ia berharap dengan bimbingan ini mudah-mudahan mereka yang selama ini terpencar dan mempunyai pemikiran berbeda-beda bisa disatukan.
“Kita hadirkanlah narasumber dari provinsi mudah-mudahan ini berhasil. Niat baik kami adalah mengumpulkan mereka untuk satu presepsi. Kalau sudah satu presepsi mudah-mudahan masalah yang berat berat selama ini di lapangan bisa terselesaikan. Setelah dapat pencerahan dari narasumber mereka akan kembali eksis kapasistas mereka selaki pekerja sosial itu semakin bergairah bersemangat dengan satu tujuan,” pungkasnya.*
