KARIMUN – Bupati Karimun Aunur Rafiq membuka kegiatan rapat koordinasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Karimun Tahun 2021, yang digelar di Gedung PGRI Karimun Sei Bati Kecamatan Tebing, Kamis (2/9).
Dalam kesempatan itu, Bupati Karimun Aunur Rafiq menyebutkan, kebijakan menurunkan atau memotong gaji para honorer di Kabupaten Karimun, dengan alasan ketidakmampuan keuangan daerah untuk mengakomodir seluruhnya.
Meskipun gaji para honorer termasuk guru honor dipotong, namun ada hak para guru yang tidak dipotong, yakni sertifikasi guru. Karena anggarannya bersumber dari APBN yang kemudian disalurkan kepada para guru melalui APBD Kabupaten Karimun.
“Kabupaten Karimun saat ini mengalami kesulitan akibat dari pandemi covid-19. Sehingga pemerintah daerah harus me-refocusing anggaran yang pasti akan berdampak bagi tunjangan penghasilan pegawai, honorer insentif pegawai, termasuk belanja rutin di semua OPD, bahkan kegiatan aspirasi yang diusulkan DPRD secara menyeluruh juga terdampak,” kata Rafiq.
Sementara itu, Ketua PGRI Kabupaten Karimun, Muhammad Khudri mengatakan, kebijakan kebijakan yang dengan terpaksa dilakukan Pemda saat ini, diharapkan terjadi perubahan ditahun depan.
“Alhamdulillah kawan-kawan kita sudah sangat memahami, karena kondisi Kabupaten kita memang seperti ini,” ujar Khudri.
Bahkan Khudri mengaku bersyukur ketika Bupati Karimun Aunur Rafiq masih mau mempertahankan honorer, meski harus memotong gaji mereka.
“Jika Bupati lebih memilih merumahkan honorer yang jumlahnya ribuan, itu sama saja menambah angka pengangguran di Kabupaten Karimun. Coba kita bayangkan kalau sempat di PHK seperti di daerah-daerah lain, berapa ribu kawan-kawan kita akan menganggur, tentu ini menjadi pertimbangan yang sangat mandalam bagi Bupati. Alhamdulillah ini patut kami syukuri,” pungkasnya.(*)
