KARIMUN – Bupati Karimun Aunur Rafiq menghadiri agenda sinkronisasi kegiatan kesejahteraan sosial di wilayah perbatasan melalui program desa sejahtera mandiri tahun 2018, yang dilaksanakan Kementerian Sosial RI, di Jakarta, Jumat (2/3).

Rafiq pun melaporkan ada tujuh persoalan yang dihadapi di Kabupaten Karimun sebagai wilayah perbatasan negara, antara lain adalah anak terlantar yang behadapan dengan hukum dan anak jalanan, lansia terlantar, anak dengan kedisabilitas dan penyandang disabilitas, orang dengan HIV/AIDS, korban penyalahgunaan NAPZA yang jumlahnya mencapai 50 orang sebagaimana data yang diperoleh dari Yayasan Sado, bencana alam dan fakir miskin.

“Menteri Sosial Idrus Marham mengamanatkan kepada seluruh kepala daerah bahwa, rahan dari Presiden RI Joko Widodo agar memperkuat pertahanan dan keutuhan NKRI. Pemerintah Daerah harus dapat menjalankan dan membangun infrastuktur yang layak, serta terpenuhinya sarana dan prasarana kebutuhan layanan dasar kesejahteraan sosial dalam pendidikan dan kesehatan,” ucap Rafiq.

Akselerasi pembangunan wilayah perbatasan menurutnya, merupakan nawacita didalam pemerintah Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, pembangunan infrastuktur secara fisik harus dilakukan di wilayah perbatasan dan disertai dengan program pemberdayaan masyarakat.

Untuk itu, Mentri Sosial Idrus Marham juga direncanakan akan mengunjungi seluruh Kabupaten dan Kota yang ada di perbatasan, termasuk Kabupaten Karimun, dalam rangka meninjau infrastruktur yang ada.(*)

BACA:Wakil Bupati Karimun Buka MTQ Kecamatan Buru 2018