+
+
Karimun Kepri
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Laskar Melayu Bersatu (DPD LMB) Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, Datuk Panglima Muda Azman Zainal dalam acara halal bihalal dilaksanakannya, Minggu (9/8/2015) siang menyampaikan tujuh permintaan tegas (perubahan) kepada Wakil Bupati Karimun, Aunur Rafiq yang menghadiri acara tersebut.
Adapun permintaan yang tertulis didalam surat pernyataan sikap ditandatangani Wakil Bupati Karimun adalah:
1. Membangun gedung Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan SMPN di Kelurahan Sei Lakam Barat.
2. Minta kejelasan status kepemilikan tanah di Kelurahan Sei Lakam Barat.
3. Dibangun jembatan penyeberangan dari Telaga Riau ke Telaga Tujuh, untuk mencegah kecelakaan lalu lintas.
4. Perusahaan yang berinvestasi di Karimun tenaga kerjanya diutamakan anak tempatan (lokal).
5. Penempatan Kepala SKPD sesuai dengan latarbelakang pendidikan dan SDM dimilikinya.
6. Pemkab Karimun tidak terlalu laju menerima tenaga honor daerah, karena dinilai menghabiskan biaya.rutin yang berasal dari APBD. Kemudian membayar gaji honor yang bekerja dengan baik dan jujur sesuai UMK Karimun.
7. Perusahaan yang berinvestasi di Karimun agar membuat balai latihan kerja (BLK).
“Sangat diharapkan kesemua permintaan tersebut diwujudkan oleh Pemkab Karimun. Hal itu untuk perubahan daerah ini kedepannya. Tujuh permintaan ini akan disampaikan kembali dalam rapat DPW LMB Provinsi Kepri sebelum pelaksanaan pilkada,” ungkap Azman lantang.
Azman kembali menegaskan, halal bihalal yang dilaksanakan di lapangan sepak bola Telaga Harapan Jl Raja Oesman, Kelurahan Sei Lakam Barat, Kecamatan Karimun dengan menghadirkan penceramah dari Kota Tanjungpinang yakni, Ustadz Drs. Bambang Mariyono, tidak ada unsur apa-apa (politik)
“Jika ada yang mengatakan halal bihalal ini tujuannya politik, sampaikan didepan saya, jangan dibelakang. Tujuan sebenarnya kegiatan ini, untuk mempererat tali silaturhami,” katanya.
Wakil Bupati Karimun mengatakan, ketujuh permintaan yang disampaikan itu, menjadi catatan bagi Pemkab Karimun kedepannya.
“Membangun gedung sekolah (SD dan SMP) di Kelurahan Sei Lakam Barat sudah direncakan dari tahun 2013-2014 lalu. Namun terkendalanya pada tanah atau lahan. Mengenai jembatan penyeberangan, akan dibahas pada APBD tahun 2016,” ucapnya.
Lanjut Rafiq, soal banyaknya tenaga honor atau insentif di Pemkab Karimun, disebabkan melihat kekurangan tenaga tersebut, dikarenakan belum adanya penerimaan PNS di pemerintah setempat.
“Penerimaan tenaga kerja disetiap perusahaan berinvestasi di Karimun harus dikontrol, agar ada keseimbangan antara tenaga kerja dari luar dan lokal. Namun, surat ederan Bupati Karimun kesetiap perusahaan yang berisi, agar lebih memprioritaskan tenaga kerja lokal sudah dilayangkan,” tuturnya.
Soal penempatan Kepala SKPD sambung Rafiq, kedepannya akan disesuaikan dengan basic keilmuannya. Dan itu memang sudah menjadi peraturan.
Pantauan diapangan, dalam halal bihalal juga dihadiri Kepala Dinas Perhubungan Karimun, Aryandi, Lurah Sei Lakam Barat, Rahendar, tokoh pemuda, tokoh agama serta masyarakat setempat sekitar ratusan orang.
+
nk
+
