Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR. Rapat membahas persiapan KPU melaksanakan pilkada serentak yang direncanakan digelar tahun ini.

Ketua KPU Husni Kamil Manik mengutarakan, demi mempersiapkan pilkada serentak, KPU mengajukan anggaran Rp 1,1 triliun untuk biaya operasional.

“Demi mempersiapkan pilkada serentak, KPU mengajukan anggaran sebesar Rp 1,1 triliun,” kata Husni saat menyampaikan paparannya ke Komisi II di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/1).

Selain mengajukan anggaran, Husni juga menyampaikan saran dari KPU agar Kepala Daerah yang masa jabatannya habis di tahun 2016 bersedia mengikuti Pilkada serentak di 2015.

“Kami telah membahas dan kemudian merumuskan alangkah baiknya antara daerah-daerah yang kepala daerahnya berakhir jabatan di 2015 dan 2016 untuk digabung di pemilihan 2015,” katanya.

Lebih lanjut, Husni berharap, seterusnya kepala daerah yang masa jabatannya habis di 2017 dan 2018 untuk bersedia meletakkan jabatannya dan bersedia menggelar Pilkada di tahun 2016.

Selain itu, Husni juga menyoroti tentang KPU daerah yang sulit mengajukan anggaran ke DPRD untuk mengadakan Pilkada. Serta, dia juga mendesak Komisi II untuk memberikan kejelasan tentang siapa yang akan mengatur anggaran pilkada.

“Kalau di pilkada dua periode lalu ada rincian anggaran. Sekarang ini tidak ada yang mengatur tentang anggaran. Yang mengatur KPU atau Mendagri? Mohon Komisi II dapat menjelaskan ini,” ujarnya.

(merdeka.com) http://www.merdeka.com/politik/gelar-pilkada-serentak-kpu-butuh-dana-rp-11-triliun.html