KARIMUN – Gubernur Kepri Ansar Ahmad menemui Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi, di Jakarta pada Selasa kemarin (24/8).
Tujuannya adalah membahas tindaklanjut proyek pembanguan pelabuhan petikemas Malarko di Pelambung Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun dan Bandara Raja Haji Abdullah (RHA) Karimun.
Dalam kunjungan itu, Ansar mengikutsertakan Bupati Karimun Aunur Rafiq, dan melakukan perbincangan bertiga diruang kerja Menteri. Dalam pertemuan itu, turut serta dibahas rencana pembanguna pelabuhan di Kabupaten Natuna.
“Infrastruktur merupakan penopang perekonomian di Provinsi Kepri, sehingga perlu digesa penyelesaiannya. Agar segera bisa dimamfaatkan oleh masyarakat,” ujar Ansar.
Dikatakan Ansar, kunjungannya ke Jakarta dalam membahas rencana kelanjutan proyek di dua Kabupaten tersebut, merupakan bentuk keseriusan Pemerintah dalam melakukan pembangunan di Provinsi Kepri.
“Meskipun saat ini sedang dalam kondisi pandemi, namun kita tetap melakukan terobosan supaya tidak ketinggalan dalam hal pembangunan,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu Ansar menjelaskan, Pelabuhan Malarko di Kabupaten Karimun berada di jalur strategis, dan berdekatan dengan beberapa negara tetanga.
“Di area Pelabuhan Malarko nantinya akan dibangun kawasan bisnis terpadu. Sehingga dipastikan keberadaan pelabuhan bisa menjadi roda perekonomian Kabupaten Karimun, dan Provinsi Kepri tentunya,” kata Ansar.
Sedangkan renana kelanjutan Bandara RHA di Karimun, progresnya sapmpai saat ini sudah dibahas dalam rapat terbatas bersama kementerian.
“Tapi kelanjutan dari dua rencana proyek di Kabupaten Karimun ini, masih perlu dibahas lebih lanjut dalam permasalahan pembebasan lahan. Nanti Pemprov Kepri dan Pemkab Karimun akan menggelar rapat koordinasi dalam hal ini,” terangnya.
Menurut Ansar, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyambut baik dan mendukung penuh rencana kelanjutan dua proyek di Kabupaten Karimun itu. Dimana orang nomor satu di Kementerian Perhubungan itu juga sudah sempat meninjau dua infrastruktur di Karimun tersebut, yang memang perlu tindaklanjut. Sehingga sudah dilakukan pembahasan dalam rapat terbatas ditingkat Kementerian.
Dalam hal ini, Ansar pun mengaku akan terus mengingatkan Menteri sambil menyelesaikan masalah ganti rugi lahan, yang menjadi tanggungjawab pemeirntah daerah baik dari Kabupaten Karimun maupun Pemprov Kepri.
Tak kalah pentingnya, rencana pembangunan pelabuhan di Kabupaten Natuna, Pemprov Kepri telah menyiapkan anggaran untuk membuat DED.
“Pembangunan pelabuhan di Natuna akan dianggarakan melalui APBN dari Kementerian Perhubungan, dengan nilai sebesar Rp200 Miliar,” kata Ansar.
Dimana letak pelabuhan tersebut juga sama pentingnya dengan yang ada di Kabupaten Karimun. Yakni sama-sama berlokasi di kawasan strategis, dan sangat dinantikan masyarakat.(*)
