JAKARTA – Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengaku siap untuk mengikuti arahan dari Presiden RI Joko Widodo, tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta pada Selasa kemarin (24/5/2022).
Kegiatan Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia sendiri merupakan agenda lanjutan, dari sebuah acara yang diselenggarakan di Denpasar, Bali beberapa waktu lalu yang juga turut dihadiri oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad, bersama seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala Lembaga, Kepala Daerah, Eselon I dan II Kementerian/Lembaga, dan direksi Badan Usaha Milik Negara.
Dikatakan Ansar Ahmad, dalam pengarahan yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo menyampaikan, semua Kepala Daerah segera memasukkan produk-produk unggulan daerah masing-masing ke e-catalog lokal. Yang ditekankan agar membuat e-catalog karena sangat mudah dan praktis.
Sejalan dengan hal itu, Presiden RI Joko Widodo juga disebut telah menanyakan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang (LKPP) Abdullah Azwar Anas, mengenai pengurusan e-catalog ini. Yang disebut hanya butuh dua langkah untuk pengurusan e-catalog, sebelumnya harus melewatiu delapan tahapan atau langkah.
Ansar Ahmad menyebutkan, dalam mengikuti semangat dari pemerintah pusat, Pemprov Kepri disebut pernah menjadi tuan rumah ajang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) tahun 2022, tepatnya di Kota Batam yang digelar pada 30 Maret 2022 lalu.
“Terpilihnya Provinsi Kepri sebagai tuan rumah waktu itu, tentu dimanfaatkan dengan sebaik baiknya atau secara maksimal, untuk mempromosikan produk-produk unggulan UMKM di Kepri, seperti makanan dan kerajinan tangan,” kata Ansar.
Dia berharap, Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia dapat mendorong peningkatan nilai transaksi, atau permintaan barang dan jasa yang dihasilkan pelaku usaha dalam negeri. Sehingga menciptakan efek berganda pada perekonomian di Provinsi Kepri.
Dengan kebijakan ini lanjut Ansar Ahmad, produk-produk tempatan akan lebih bernilai dan lebih bisa bersaing. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak mendukung kebijakan dari Presiden RI Joko Widodo.
“Hal ini sangat bagus untuk memberdayakan pelaku usaha lokal, dan insyaallah bisa mensejahterakan masyarakat. Di Kepri sendiri saat ini sudah terealisasi 20 persen input untuk pengadaan produk dalam negeri, yang inputnya sudah mencapai 57,6 persen dari target nasional 40 persen,” pungkas Ansar.(*)
