Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasa perlu menganalisis media massa untuk melihat potret berita yang menyangkut citra pemerintah. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan mesin intelijen yang dimiliki pemerintah terhadap pemberitaan media massa.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menyatakan, sudah menjadi tugas intelijen untuk memberikan laporan yang lengkap terhadap presiden. Namun demikian, dia berpesan, demokrasi dan kebebasan pers jangan sampai dikekang.
“Itu kan memang ada satu unit kerja yang membidangi persoalan media massa, di mana mereka melakukan analisis terhadap semua pemberitaan media. Jadi ini merupakan suatu kerja yang official, yang tentu saja BIN itu selalu memberikan report dan rekomendasi kepada kepala BIN dan presiden,” kata Mahfudz Siddiq saat dihubungi wartawan, Jakarta, Kamis (8/1).
Wasekjen PKS itu menambahkan, sebaiknya Presiden Jokowi memanfaatkan sistem yang sudah ada. Tidak perlu takut dengan citra pemerintah yang melorot lantaran pemberitaan media.
“Tapi catatan pentingnya bahwa semua analisis dan rekomendasi dari intelijen itu, adalah include dari semua pengambilan keputusan atau kebijakan, jangan malah dijadikan instrumen untuk mengekang kemerdekaan dan demokratisasi pers,” jelas wakil sekjen PKS ini.
“Artinya pekerjaan semacam itu sudah berjalan selama ini dan itu bagian dari tugas BIN. Nah, kalau sekarang ide itu muncul lagi jangan sampai diarahkan sebagai upaya untuk mengekang kebebasan pers,” tandasnya.
Rabu kemarin, Presiden Jokowi dalam sidang kabinet paripurna meminta agar berhati-hati terhadap media.
“Dalam kurun hampir tiga bulan ini kita menganalisis, (dilakukan) oleh mesin intelijen media manajemen dari 343 media,” ucap Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (7/1).
“Semua tahu kita ini selalu dipotret, selalu diikuti, dan selalu dinilai media. Meskipun perlu saya sampaikan ekspose media belum tentu wakili kinerja pemerintahan,” ujar Jokowi.
(merdeka.com) http://www.merdeka.com/politik/jokowi-pantau-343-media-dpr-pesan-jangan-kekang-demokrasi.html
