Tembilahan – Ketua komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Samino menyebut Universal Health Coverage (UHC) adalah salah satu mimpi yang diharapkan oleh komisi IV.
“Saya sebagai ketua komisi IV yang membidangi masalah kesehatan, memang UHC adalah salah satu mimpi yang diharapkan oleh komisi IV di dalam mengawal kebijakan pemerintah untuk mendapatkan jaminan kesehatan semesta/UHC,” kata Samino saat diwawancarai wartawan, Jum’at (13/10/23).
Samino mengungkapkan, pihaknya sangat menginginkan bahwasanya UHC jangan hanya sekedar selogan, karena menurutnya ini perlu pengkajian.
“Karena memang setelah kita menganalisa dengan istilahnya menyampaikan kepada peran pemerintah, UHC yang akan dicanangkan di Kabupaten Indragiri Hilir alhamdulillah dapat respon positif oleh Kementerian, khususnya di Kementerian Sosial, dari peserta-peserta BPJS kita yang sekarang ini penambahan peserta BPJS yang ditanggung oleh pemerintah pusat itu sangat signifikan totalnya hampir 319.000,” tuturnya.
Sehingga, kata Samino, dalam UHC di tahun 2023 ini memang tidak ada penambahan anggaran yang ditanggung oleh APBD kabupaten, semuanya adalah peralihan ataupun di take over oleh pemerintah pusat.
“Jadi kami sangat terima kasih khususnya kepada Kementerian Sosial melalui upaya Dinas Sosial kabupaten Inhil yang telah menyampaikan data-data tentang masyarakat Indragiri Hilir yang khususnya sebagai peserta DTKS yang akhirnya bisa diakomodir BPJS yang ditanggung oleh APBN khususnya dari data-data yang telah disampaikan oleh dinas kepada pemerintah pusat yang alhamdulillah di tahun ini penambahannya sangat signifikan sehingga mampu mencapai target hampir 96-97% bahwa masyarakat Indragiri Hilir sudah terdaftar,” ungkapnya.
Kemudian, kata Samino, sebagai ketua komisi IV DPRD Kabupaten Inhil perlu mencermati bagaimana untuk menyikapi tentang hal-hal yang banyaknya masyarakat yang selama ini sebagai peserta BPJS mandiri yang kelas 3 notabene mengalami penunggakan-penunggakan yang sangat signifikan. Karena hasil dari informasi data yang didapat dari BPJS di tingkat cabang Kabupaten Indragiri Hilir hampir pesertanya 33% mengalami penunggakan karena tidak kemampuan bayar.
“Ini makanya kita juga sangat berperan kepada Dinas Sosial bagi warga kita, masyarakat kita yang tidak bisa membayar ini juga harus bagaimana sistemnya, regulasinya, jangan dikemudian hari khususnya menjelang akhir tahun, ini nanti jadi blunder. Banyak yang menunggak kebetulan sakit tapi tidak bisa diatasi. Nah ini juga menjadi permasalahan-permasalahan yang harus kita sampaikan kepada pemerintah khususnya pak Bupati Indragiri Hilir melalui dinas terkait untuk bagaimana mengatur regulasi menjelang di tahun 2024, ada 3 atau 4 bulan ini bagi masyarakat yang menunggak nanti yang tidak bisa membayar dan dia mengalami sakit itu harus bisa diakomodir,” sambungnya.
Samino menerangkan, bahwa tahun 2024 kedepannya, karena memang sudah pembahasan APBD untuk 2024 mungkin pemerintah daerah bisa untuk memberikan tambahan anggaran dan mudah-mudahan di tahun 2023 ini memang fokus ini semuanya adalah tambahan kota oleh Kementerian Sosial yang melalui usulan Dinas sosial.
Terakhir, Samino mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial kabupaten Inhil karena mewujudkan mimpi-mimpi dari komisi IV bisa meng UHC kan masyarakat untuk jaminan kesehatan di kabupaten Indragiri Hilir.
“Jadi sangat mengapresiasi dan terima kasih kepada pemerintah yang mau mendengar, mau berjuang bagaimana mewujudkan hak-hak rakyat sebagai masyarakat bawah tentang jaminan kesehatan gratis yang ditanggung oleh pemerintah dan itu yang selama ini kita idam-idamkan di komisi IV,” pungkasnya.
