+

+

+

 
Meski menuai penolakan, DPR diam-diam sudah bertemu dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro untuk membahas anggaran 7 proyek yang salah satunya adalah pembangunan gedung baru. Anggaran sebelumnya yang disebut hanya Rp 1,6 miliar, kini melonjak menjadi Rp 2,7 triliun yang akan dikucurkan hingga 2018.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro dan pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR membahas nasib 7 proyek pembangunan DPR yang menuai polemik. Pertemuan yang digelar Senin (24/8) malam itu, kata Taufik, menindaklanjuti permintaan Presiden Joko Widodo agar 7 proyek tersebut dikaji ulang.

“Pimpinan DPR mengharapkan bahwa yang dibahas di Banggar dan Menkeu harus melalui proses sesuai undang-undang,” kata Taufik di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/8).

Taufik menyatakan bahwa pimpinan DPR telah sepakat nasib 7 proyek tersebut diserahkan kepada Menteri Keuangan yang mewakili pemerintah dan Banggar DPR. Namun, dia menilai, 7 proyek tersebut memang harus melihat kondisi perekonomian yang saat ini sedang merosot.

“Memang kita akui perlu ada kajian mendalam di tengah ekonomi yang sedang tidak bersahabat. Kondisi memang perlu dipertimbangkan. Tapi di sisi lain ada keterbatasan kemampuan dari pemerintah. Sehingga (pertemuan) untuk cari titik resultan untuk menjadi kesepakatan bersama,” tukasnya.

Isi pertemuan DPR dengan menkeu itu diungkap lebih detail oleh Ketua Badan Anggaran DPR Ahmadi Noor Supit. Anggaran 7 proyek DPR diperkirakan akan menghabiskan dana mencapai Rp 2,3 triliun sampai Rp 2,7 triliun.

“Perencanaan yang ada, anggaran yang dibutuhkan hampir Rp 2,3 atau Rp 2,7 triliun untuk multiyears sampai 2018 kalau tidak salah,” kata Supit di gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/8).
Namun, DPR terpaksa harus bersabar. Sebab, anggaran itu belum bisa dimasukkan ke dalam RAPBN tahun 2016 karena masih banyaknya proses pengkajian yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU). “Ternyata belum terakomodir, karena belum terakomodir kemudian itu mekanismenya memang harus diusulkan lagi untuk direncanakan,” katanya.

Meski begitu, lanjut Supit, DPR masih akan melobi menkeu agar proyek itu bisa dimasukkan dalam RAPBN. Banggar melihat masih ada ruang fiskal yang bisa dimaksimalkan agar setidaknya sebagian dana pembangunan bisa dianggarkan di RAPBN 2016. Banggar akan mengajukan anggaran bertahap, dan untuk tahun ini Rp 600-Rp 700 miliar.

“Kalau tidak salah yang diajukan tahun ini sekitar Rp 600-700 miliar untuk gedung dan alun-alun demokrasi,” kata Supit.

“Tadi malam Menkeu ingin melihat apakah ada optimalisasi atau tidak, karena memang kita melihat sementara ini ruang fiskalnya agak sedikit karena penerimaan pajak kita lebih rendah kenaikannya dari tahun-tahun sebelumnya, biasanya 30-40 persen kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya, ini hanya dirancang sekitar 5 persen,” ujarnya.

Namun, lanjut Politikus Golkar ini, anggaran tersebut dapat saja berubah pada lain waktu. Pasalnya, di tengah perekonomian yang sedang merosot saat ini.

Supit menegaskan, 7 proyek DPR itu harus terwujud. Dia membandingkan fasilitas para wakil rakyat saat ini sangat minim, apalagi dibandingkan dengan milik kementerian atau lembaga negara lainnya yang sangat mewah.

“Dari laporan yang saya dapat, sebetulnya pembangunan dan perbaikan soal sarana dan prasarana pejabat tinggi negara dilakukan semua lembaga tinggi negara. MA sudah bikin gedung, BPK. Jadi semua rupanya memang direncanakan untuk diperbaiki, kemudian DPR. Artinya ini adalah secara keseluruhan memang ingin membuat suasana kerja optimal di lembaga-lembaga tinggi negara,” tukasnya.

Menurut Supit, seharusnya gedung milik DPR sejajar dengan gedung di tiap kementerian yang menurutnya terkesan mewah. Oleh sebab itu, dia berharap agar gedung DPR tak kalah mentereng dari gedung Kementerian.

“Kalau di eksekutif hampir semua kementerian, lembaga sudah mewah-mewah, di kementerian perdagangan sudah seperti hotel mewah, macam-macam. Bahkan banyak gedung di BUMN sekian lantai tidak terpakai. Sekarang memberikan kesempatan kepada DPR,” tandasnya.

+
Sumber : Merdeka.com