Pengti pun menghimbau kepada masyarakat Kundur untuk tidak lagi memilih Rasno pada Pemilu 2019 mendatang. Yang jelas-jelas tidak membela nasib rakyat dan justru sebaliknya, lebih memilih menutup perusahaan yang ada.

Tidak hanya itu, Biecuk, tokoh masyarakat TiongHwa juga mengaku kecewa atas desakan dari Komisi III DPRD Kabupaten Karimun yang mengharuskan tutup semua perusahaan yang telah disidaknya. Dengan alasan tak kantongi izin atau tak melengkapi perizinan.

“Justru kami mempertanyakan izin yang mana yang dikatakan tidak ada, sementara saya sendiri yang menguruskan izin dari PT Saricotama. Seperti izin HO, SITU, TDP dan SIUP. Kalau dikatakan tidak ada izin seharusnya tanyakan baik-baik,” kesalnya.

Sementara Ketua Ikatan Pemuda Kundur (IPK), Amat Melati mengaku siap pasang badan jika Komisi III masih tetap bersikeras menutup perusahaan tempat sanak saudaranya bekerja mencari nafkah. “Kalau sampai tutup, kami IPK siap pasang badan. Ada ribuan jiwa bergantung dengan semua perusahaan dikampung halaman kami, mulai dari pekerja, para petani dan pengsuaha yang ingin memajukan Kundur,” katanya.

Hingga saat ini kecaman dan kekesalan terus saja menjadi pembicaraan hangat disegala pelosok Tanjungbatu, dan bahkan hal itu menjadi sebuah rumor, agar masyarakat se Kundur kompak, untuk berdemo ke kantor tersebut, dan melakukan hal yang sebaliknya.*[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]