Kundur News
Pemerintah mewacanakan mengubah skema pembayaran dana pensiun dari semula Pay As You Go menjadi Fully Funded. Selama ini, dengan sistem Pay As You Go, meskipun sudah tidak lagi aktif menjadi PNS atau sudah pensiun, mereka masih menikmati uang negara yang dialokasikan tiap tahun dalam APBN. Sementara jika diubah dengan mekanisme Fully Funded, kewajiban pemerintah membayar uang pensiun (dari APBN) berhenti saat PNS tidak lagi aktif bekerja.
Berbeda dengan yang disampaikan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Yuddy Chrisnandi justru membantah skema baru ini akan diterapkan dua tahun lagi atau 2017.
“Itu kan baru ide dan gagasan, pegangan kita adalah ketentuan undang-undang dan peraturan-peraturan. Itu kan baru pandangan-pandangan bahwa di dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang tunjangan hari tua dan pensiun,” ujar Yuddy Chrisnandi yang ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (25/3).
Politisi Partai Hanura ini tidak menampik, ide tersebut memang sempat muncul. Namun pemerintah belum memutuskan pembayaran dana pensiun bakal memakai skema baru atau mempertahankan sistem lama yang selama ini dinilai terlalu membebani APBN.
“Nah ini sedang dipikirkan, tetapi ini kan namanya juga wacana. Belum tentu disetujui, apa lagi mengundang kontroversi. Jadi menurut saya pensiun tetap saja pensiun, tiap bulan dan tiap tahun pemerintah akan tetap menganggarkan sejumlah dana tertentu sebagai tunjangan hari tua PNS-nya. Tetep dari APBN,” kata dia.
Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menggulirkan wacana perubahan sistem pembayaran uang pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Diwacanakan bahwa pemerintah akan mengubah mekanisme atau metode pemberian uang pensiun PNS dari Pay As You Go jadi Fully Funded.
Pensiunan PNS dan TNI/Polri tak lagi dibiayai dari APBN melainkan dari akumulasi premi murni PNS.
“Mulai 2017 pensiunan tidak lagi dibayar dari APBN. Sistem pembayaran pensiun dan jaminan hari tua PNS dan Polri akan berubah dari sebelumnya Pay As You Go menjadi sistem Fully Funded,” kata Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Yuliana Setiawati di sela Rakor Perumusan Kebijakan Sistem Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua ASN di Gedung Balai Kota Provinsi DKI Jakarta, Jakarta, Jumat (13/3).
www.merdeka.com
