Sosialisasi gerakan "Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK)" di Gedung wiswa Sabha Utama Denpasar, Kamis (18/01).
Sosialisasi gerakan "Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK)" di Gedung wiswa Sabha Utama Denpasar, Kamis (18/01).

Denpasar – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Irjen. Pol. Basaria Panjaitan, S.H., M.H. meyakini bahwa perempuan khususnya istri pejabat memiliki peran penting dalam ikut serta dalam usaha pencegahan korupsi. Perempuan memiliki posisi sebagai pengawas eksternal, yang sama kedudukannya dengan masyarakat yang harus ikut mengawasi jalannya birokrasi. Keyakinan tersebut disampaikan Basaria saat sosialisasi gerakan “Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK)” di Gedung wiswa Sabha Utama Denpasar, Kamis (18/01).

BACA: Bali Komit Perangi Tindak Pidana Korupsi

“Kita yakin dan percaya gerakan SPAK ini akan sangat efektif dalam pemberantasan korupsi, karena kita tahu bahwa hampir 50 persen penduduk Indonesia itu perempuan. Kajian kami 80 persen pendidikan anak-anak itu diterima dari ibu. Kita inginkan para ibu mengajarkan kejujuran kepada anak-anaknya, inilah nilai anti korupsi yang paling efektif, jujur dalam berfikir, jujur dalam bertindak. Para ibu juga akan bisa mengingatkan suami apabila membawa hasil bukan dari yang tidak biasanya,” kata Basaria

Basaria menyampaikan, program SPAK (Saya Perempuan Anti Korupsi) yang mengambil tema “Membiasakan yang benar bukan membenarkan yang biasa”, bukan merupakan sebuah organisasi masyarakat, namun merupakan forum komunikasi yang dengan kemauan sendiri akan melakukan perubahan.

“Ini bukan hanya sekedar dibuat oleh KPK namun berdasarkan kajian untuk pencegahan korupsi dengan mengajak seluruh perempuan untuk menyatakan tidak atau menolak terhadap korupsi,” jelas Basaria

Gerakan ini dimulai dari yang terkecil yaitu diri sendiri kemudian keluarga, dan lingkungan pekerjaannya. Agen-agen SPAK ini memiliki kemauan dari diri sendiri, memiliki niat untuk memperbaiki pelayanan negara ini seperti sebagaimana mestinya.

“Kalau tidak ada korupsi di Indonesia, maka tidak perlu membayar pendidikan dari terendah sampai tertinggi, juga biaya kesehatan akan bisa tercukupi,” paparnya.

Basaria juga mengajak seluruh perempuan untuk ikut mengawasi dan memperbaiki tata kelola pemerintah yang sekarang ini, supaya tidak ada celah-celah unuk melakukan tindak korupsi.

Gerakan SPAK tersebut juga diisi dengan berbagai permainan yang dapat mendukung pemahaman akan anti korupsi. Turut hadir pada kesempatan tersebut, Inspektur Provinsi Bali. Ny Dayu Sudikerta, serta diikuti para istri bupati/walikota, istri dan pejabat di lingkungan Provinsi Bali.*

BACA: Perlu Tenaga Ekstra Untuk Jaga Keamanan Bali

Previous articleBali Komit Perangi Tindak Pidana Korupsi
Next articleSesama LGBT Memeras Korban Sejenisnya