Kundur News – Karimun – Sejak ditekennya Nota Kesepahaman (MoU) tentang pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan Dana Desa, antara Polri, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), di Mabes Polri pada (20/10) lalu, sesuai dengan amanat Kapolri Jenderal Tito Karnavian, maka pihak Polres Karimun akan meneruskan amanat dari nota kesepakatan (MoU) tersebut.

BACA: Polri Bentuk Densus Tipikor, Membantu KPK Menangani Kasus Korupsi DI Daerah

Penandatanganan integrasi untuk wilayah Karimun pun dilaksanakan melalui ‘Rapat Kerja’ yang melibatkan para perwakilan Camat, Lurah dan Kepala Desa se Kabupaten Karimun, yang disaksikan Bupati Karimun, Aunur Rafiq, di Gedung Nasional Jalan Yos Sudarso Karimun, Kepri, Kamis, (09/11).

Kapolres Karimun, AKBP Agus Fajaruddin pada kesempatan itu menyampaikan, pihak Polres Karimun bersama Bhabinkamtipmas akan ikut mengawal dana di desa-desa, di wilayah Kabupaten Karimun.

“Kami hanya menyampaikan amanat dari nota kesepakatan (MoU) antara Kapolri, Mendagri dan Menteri desa daerah tertinggal dan transmigrasi tentang pengawasan pengelolahan penggunaan Dana Desa, yang diamanahkan kepada para Bhabimkamtibmas ditingkat desa,” kata Fajaruddin.

Bupati Karimun, H Aunur Rafiq mengatakan dilibatkannya pihak Polres Karimun didalam mengawasi dana pembangunan desa, agar para kepala desa yang ada di Karimun dapat terayomi.

“Hal ini agar Kepala Desa lebih terayomi didalam pengelolaan dana-dana Desa. Jika nanti ada pihak-pihak yang membuat laporan tentang Dana Desa, mereka yang telah melakukan kerjasama ini sama-sama ikut bertanggungjawab,” kata Rafiq.

Tampak hadir pada Rapat Kerja itu Danlanal Tbk Letkol (P). Totok Wirianto, Kasdim 0317 TBK, Kepala BPKP Provinsi Kepri, sejumlah Kapolsek di Karimun, Camat, Lurah, dan seluruh Kades se Kabupaten Karimun.*