+
+
Kundur News.
Maraknya peredaran narkoba akhir–akhir ini sangat mengkhawatirkan berbagai pihak. Peredaran narkoba akan sulit dibendung bila tidak ada kerjasama berbagai pihak baik aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan maupun Badan Narkotika Nasional (BNN) baik tingkatan Pusat, Propinsi maupun kota/Kabupaten.
Pemerintah melalui instruksi Presiden nomor 12 tahun 2011 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) menginstruksikan kepada semua komponen pemerintahan baik Kementerian, Lembaga setingkat Menteri dan Pemerintah daerah untuk ikut berpartisipasi dalam upaya P4GN.
Kerjasama yang instensif dan melibatkan setiap komponen baik pemerintahan, aparat penegak hukum hingga masyarakat bertujuan untuk membendung peredaran narkoba di tengah masyarakat.
Peredaran narkoba saat ini sangat mengkhawatirkan, rasa ingin tahu yang banyak menjerumuskan para pecandu untuk mencoba – coba memakai narkoba walaupun ada diantara mereka yang mengetahui dampak negative narkoba pada diri. Jaringan peredaran narkoba yang teroganisir dan melibatkan uang yang banyak tentu menjadi bahaya yang harus kita waspadai.
Indonesia yang berada di posisi yang strategis dan terdiri atas ribuan pulau – pulau kecil yang kadang tidak terpantau oleh aparat menjadi santapan para pengedar dan Bandar narkoba untuk menyelundupkan narkoba baik transit menuju Negara – Negara Asia, Eropa ataupun Australia. Jumlah penduduk Indonesia yang menempati posisi 4 dunia tentu menjadi pangsa pasar yang menggiurkan.
Hal ini yang menjadikan Indonesia kini tidak hanya menjadi Negara transit penyelundupan narkoba, tetapi juga menjadi basis produksi dan peredaran narkoba dalam negeri. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya pabrik atau lab – lab tempat produksi narkoba yang dibongkar baik oleh aparat Kepolisian maupun BNN.
Camat Kundur Sukari dalam sambutanya sangat menyambut baik program BNN yang semua stuktur pemerintah harus dilibatkan, sebab dalam soal narkoba Kundur memang sudah gawat darurat. Yang tentu saja mencemaskan dan memerlukan cara-cara yang massif dalam pemberantasannya. Salah satunya adalah melibatkan semua perangkat pemerintahan sampai tingkat RT RW.
Sukari menegaskan bahwa semua Ketua RT dan RW diperintahkan untuk langsung melaporkan ke BNN apabila ada warganya yang terindikasi narkoba. “Para ketua RT dan RW adalah yang paling tahu bagaimana keadaan warga dan dapat langsung memonitor,” kata Sukari.
Lebih cepat mengetahuinya lebih cepat pula mereka masuk rehabilitasi. “Jadi yang penting kalau memakai narkoba, lapor puskesmas, RT/RW. Jadi yang kami benci narkobanya, orangnya kami sayang. Itu hal yang harus dibebaskan,” ucapnya.
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Kabupaten Karimun AKBP Tengkuh A. Rahman, menegaskan bahwa pengguna narkoba harus diselamatkan melalui upaya rehabilitasi. Jika ada yang tertangkap, harus dianalisa terlebih dalu apakah hanya pengguna atau sekaligus sebagai pengedar.
“Jika dia pengedar, ya memang harus di penjara, tetapi jika hanya pengguna harus direhabilitasi,” kata Tengku Rahman.
Lebih lanjut Tengku A. Rahman mengharapkan para ketua ataupun pengurus RT RW perlu diberdayakan agar informasi yang diberikan dapat dipahami dan diteruskan kepada warganya.
“Tujuan sosialisasi ini sekaligus memerangi narkoba dan memberikan pemahaman kepada Ketua RT RW tentang yang diakibtakan dari narkoba, yang belakangan semakin marak terjadi, dan diharapkan mereka bisa berbagi pengalaman dan pemahaman yang mereka serap hari ini kepada warganya ke depannya nanti”, pungkas Tengku A. Rahman.
+
Oleh : z
+
