PRESIDEN Joko Widodo menggelar rapat terbatas yang membahas soal percepatan pembangunan di Kepulauan Natuna. Rapat tersebut digelar di atas KRI Imam Bonjol 383 yang tengah berlayar di sekitar Perairan Natuna, Kepri Kamis (23/6).
Percepatan pembangunan di Kepulauan Natuna dan sekitarnya merupakan isu strategis di tengah klaim Pemerintah Tiongkok atas wilayah yang disebutnya traditional fishing ground. Sejak Maret 2016, sudah tiga kali kapal nelayan Tiongkok ditangkap karena mencuri ikan di wilayah yang sama.
Ketika memimpin rapat, presiden menekankan, posisi Natuna sebagai salah satu pulau terdepan yang berada di garis batas antara Malaysia, Vietnam dan Kamboja harus menjadi perhatian pemerintah. Tidak hanya mendorong pembangunan infrastruktur yang masif, namun juga meningkatkan patroli perbatasan di kawasan tersebut.
“Saya minta kemampuan TNI dan Bakamla dalam menjaga laut harus lebih ditingkatkan, baik dalam hal kelengkapan teknologi radar maupun kesiapannya,” tegas Kepala Negara.
Turut hadir dalam rapat terbatas tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan A Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Kepala Badan Keamanan Laut Arie Soedewo, serta Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun.
Selain di Kepulauan Natuna, tercatat dua kalo presiden menggelar rapat terbatas langsung di lapangan. Pertama ketika menggelar rapat soal pengelolaan kawasan Candi Borobudur di Kompleks Candi Borobudur (29/1), kemudian pembahasan soal destinasi wisata Danau Toba di Kabupaten Simalungun (1/3).
