Partai politik ketiban durian runtuh. Mereka bakal mendapatkan kucuran dana segar dari pemerintah melalui dana partai politik yang mengalami kenaikan 10 kali lipat.
“Kita mengajukan untuk meningkatkan 10 sampai 20 kali lipat dari yang ada sekarang. Kalau PDI Perjuangan sekarang terima Rp 2 miliar, jadi kita akan menerima Rp 20 miliar,” kata Tjahjo di Kantor Kemendagri Jakarta, Rabu (24/6).
Dia menjelaskan draft usulan tersebut sudah disusun oleh tim dari Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik dan telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo melalui Sekretariat Negara.
“Saya dengar Pak Jokowi sudah turun, tinggal dibahas di bawah. Jadi 10 kali lipat itu tahap pertama, kalau disetujui. Kemudian jika ekonomi kita sudah membaik, tahun depan naik lagi jadi 20 kali lipat,” jelasnya.
Menurutnya besaran kenaikan sepuluh kali lipat adalah nominal yang pantas. Namun, ditegaskan dana parpol hanya untuk partai yang memiliki kursi di DPR. “Ini untuk semua partai yang memperoleh kursi di DPR, kalau PKPI ya tidak dapat karena dia tidak dapat kursi di DPR.”
Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol sebenarnya telah diatur soal bantuan ini. Setiap tahun, partai politik dialokasikan dana bantuan sebesar Rp 108 dikali jumlah suara yang diperoleh pada Pemilu terakhir.
Melihat besaran yang fantastis, tak semua sepakat dengan kenaikan dana untuk mengelola partai politik ini. Kecaman dari berbagai elemen masyarakat muncul. Alasannya rakyat kecil sampai detik ini belum menikmati kesejahteraan, baik secara ekonomi maupun sosial.
Harga barang-barang kebutuhan pokok masih melambung di pasar. Sementara lowongan pekerjaan bagi anak-anak usia kerja sangat minim.
Seolah tanpa melihat penderitaan rakyat itu. Partai politik dengan tangan terbuka dan gembira menerima kenaikan dana parpol sebesar 10 kali lipat.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyambut gembira kenaikan dana parpol tersebut. Sudah selayaknya pemerintah mendanai wadah para calon pemimpin bangsa tersebut.
“Menurut beberapa pengamat dana partai politik itu harus naik. Itu didanai oleh negara. Karena ini pembicaraan demokrasi akan tetapi hal ini belum banyak didanai negara. PKS tidak dalam teriak-teriak harus, tapi kalau pemerintah tetapkan alhamdulillah,” ujar Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini.
Senada, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyambut baik gagasan pemerintah untuk menaikkan dana parpol. Sebab, adanya kenaikan tersebut dapat membantu program kepartaian ke depannya.
“Prinsip soal kenaikan, PKB setuju karena memang dalam menjalankan roda organisasi. Kami merasakan akan sangat membantu kalau ada anggaran tambahan untuk beberapa kegiatan. Antara lain kaderisasi, penataan struktur, administrasi dan operasional rutin organisasi,” kata Politikus PKB, Abdul Kadir karding.
Politikus Partai Golkar, Rambe Kamarulzaman mengungkapkan DPR telah menyepakati kenaikan bantuan dengan pemerintah sebesar 10 kali lipat. Bahkan, kata ketua komisi II DPR ini, kenaikan yang diusulkan oleh Mendagri sebesar 10-20 kali lipat itu tidaklah cukup. “Kalau perlu jangan hanya sepuluh kali lipat tapi seratus, seribu kali lipat. Belum lama rapat sudah disepakati. Saya yang ketuk palunya kenaikan sebesar 10 kali lipat,” ucapnya.
Sementara, Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah malah yakin kenaikan dana parpol sebagai salah satu cara untuk mencegah adanya tidak pidana korupsi oleh pejabat parpol yang menduduki posisi strategis di negara ini. “Kalau 500 anggota DPR tidak diatur, maka ada 500 cara korupsi. Jokowi mau ngatur itu saya sih mendukung. Kalau mau hilangkan korupsi perbanyak uang politik,” tutupnya.
Sumber : Merdeka com
