PEKANBARU — DPRD Provinsi Riau menggelar Rapat Paripurna ke-12 Masa Sidang I Tahun Sidang 2024-2025 di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Jalan Sudirman, kota Pekanbaru, sabtu (30/11/2024).
Rapat tersebut membahas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025.
H Ikbal Sayuti sebagai wakil PAN plus PPP menyoroti penurunan pendapatan daerah dalam struktur APBD 2025 dibandingkan dengan APBD tahun 2024. Fraksi PPP mengusulkan agar pemerintah Provinsi Riau bersama OPD penghasil bekerja optimal dalam memaksimalkan potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah di masa mendatang.
”Dari struktur APBD tahun 2025, kita melihat adanya penurunan pendapatan daerah dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menjadi tantangan kita bersama untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan memaksimalkan semua potensi yang ada,” jelas H Ikbal Sayuti.
Selain itu H Ikbal memberikan masukan terkait efisiensi dan rasionalisasi anggaran, khususnya dalam pos belanja langsung. Ia mencatat adanya kecenderungan peningkatan belanja barang dan jasa serta belanja pegawai yang mengurangi porsi belanja modal.
“Terkait belanja langsung, perlu adanya perhatian khusus pada sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, perhubungan, dan infrastruktur. Alokasi belanja harus merata antara kabupaten/kota dengan memperhatikan kebutuhan prioritas, tingkat perkembangan, dan besaran penduduk di setiap daerah,” ujar H Ikbal.
Secara umum, Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Riau menyambut baik dan menyetujui agar Ranperda APBD 2025 segera dibahas lebih lanjut dalam rapat-rapat selanjutnya. Pandangan umum yang disampaikan menjadi masukan berharga dalam penyempurnaan anggaran untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Riau.
Mewakili Fraksi PAN plus PPP H Ikbal Sayuti mengatakan bahwa banyak yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam upaya perbaikan infrastruktur.
“Contohnya Dapil saya (Inhil_red) masih banyak jalan yang berlobang, tentunya ini semua menjadi perhatian pemerintah sehingga keluh kesah masyarakat terhadap kondisi jalan bisa di selesaikan,” tandasnya.
Selain itu dikatakan H Ikbal Sayuti kondisi Perkebunan kelapa yang ada di kabupaten Indragiri Hilir yang banyak rusak diakibatkan tanggul jebol, tentunya perlu perhatian khusus pemerintah.
“Banyak Kebun-kebun kelapa masyarakat yang hancur, tentunya sangat berdampak ekonomi mereka, jadi mari sama-sama kita perhatikan sehingga tidak ada lagi warga Riau yang kelaparan,” pungkasnya.
