Kundur News.
Tenaga Pendidik dan kependidikan yang berasal dari pulau pulau, khususnya yang terbentang dari Karimun dan Kepulauan Kundur, Kepulauan Riau mengeluh. Herannya Keluhan mereka rata rata sama, dan terjadi secara musiman 2 kali setahun, atau enam bulan sekali. Dari hasil penelusuran Kundur News, sekitar 14 orang guru secara terpisah, didapati 2 hal yang mereka keluhkan.
Pertama. setiap kali Pemerintah Provinsi Kepri menyalurkan santunan atau bantuan atau kata kerennya gaji insentif, yang hanya sebesar Rp.100.000,- sampai dengan Rp. 150.000,- perbulannya, yang diambil 6 bulan sekali, setiap kali itu juga juga ribuan para guru dari pulau-pulau, khususnya kepulauan Kundur berbondong-bondong berangkat ke Tanjung Balai Karimun, memenuhi antrian panjang di Bank Syariah Mandiri (BSM). Yang hanya sekedar ‘update account’.
Kedua. Konyolnya lagi, mereka yang menerima santunan tersebut, harus membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ). Tentunya laporan tersebut dibuat dengan cara fiktif, atau laporan bohong alias ‘laporan Olok-olok’. Sehinga hal ini sangat meresahkan. Diantara mereka bingung untuk mendapatkan kwitansi asli, dan bingung untuk pengisian unit perbelanjaan, sementara dana sudah habis terpakai untuk kebutuhan rumah tangga.
Berikut wawancara singkat kami dari 14 orang guru yang dapat kami temui, dan tidak satupun dari mereka yang mau namanya disebut. Maka kita sebut saja,
Guru A . “Kami terima insentive Kepri per enam bulan sekali, katanya sekitar Rp900.000,-, tapi tak tau juga, kalau dulu Rp.600.000,- per orang. Untuk biaya kapal berangkat ke BSM habis Rp 200.000,- belum potong biaya bank lagi?”.
Guru B . “Pemprov Kepri menyalurkan bantuan, sepertinya tidak ikhlas”. “ Masa’ dana segitu, yang tak sampai sejuta aja dusuruh buat laporan Pertanggung jawaaban ?!”.
Guru C. “Kami tidak tahu harus buat kwitansi pembelian apa”. “Pening. Kita disuruh berbohong”. “Uang Sudah Habis setahun yang lalu, sekarang buat laporan.!”.
Guru D. “Waktu habis terbuang untuk antri di Bank Syariah Mandiri aja”. Petugas bank sedikit. Yang antri panjang, macam tak ada bank lain aja”.
Guru E. “Macam besar aja bantuan di kasi lewat rekning. Sudahlah harus kebalai, dana di potong untuk trasnfortasi, potong Bank lagi”. “Padahal apa salahnya disalurlan secara kolektif. Ambil di UPTD setempat contohnya, namun demikian tetap juga di informasikan jumlah dana penerima masing masing guru atau honorer”. “Jadi sampai di UPTD tak ada salahnya dana tersebut di potong Rp. 5.000,- atau Rp. 10.000,- sebagai jasa.
Guru F. “Dijaman yang serba cangih, beli tiket peswat aja pake online, belanja online, semua online, masa guru di anjurkan dengan cara primitive, antar LPJ nilai segituan aja ‘by Hand’ antar langsung. Padahal menggunakan scan terus di tampung di email kan sudah cukup, terus bukti nota dan kwitansi, baru di paket sebagai bukti”.
Guru G.”Uang cair di BSM harus segera diambil, kalau tidak ‘lesap !’
Baca Juga : Saldo yang berada di rekning, bisa hilang
Guru H,I ,J dan seterusnya, Juga menyampaikan hal yang serupa.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Yatim Mustafa di hubungi melalui seluler untuk dikonfirmasi, sampai saat berita ini di lay out, enggan untuk mengangkatnya.
semoga saja pemerintah daerah dapat segera mencari solusi terbaik, demi kenyamanan, dan tidak lagi terus menimbulkan keresahan. Apagi permasalahan ini, sudah bertahun tahun.
