+
+
+

Pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi) terus mendapatkan sorotan dari berbagai kalangan. Tidak sedikit pula kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mengundang polemik di masyarakat.

Kenaikan tarif dasar listrik, Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, gas LPG menambah daftar kritik masyarakat kepada pemerintahan Jokowi. Belum lagi soal kondisi ekonomi yang semakin merosot, serta kurs rupiah yang terus anjlok terhadap dolar Amerika.

Tidak hanya mendapat sorotan dari kebijakan yang langsung menyentuh kepada rakyat, dari sisi politis Jokowi juga mendapatkan sorotan. Misalnya saja, rencana pemerintah melakukan revisi Undang-Undang KPK dan memberikan dana segar untuk partai politik juga mendapat kecaman.

Kritik juga datang dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Menurut Fahri, pemerintahan Jokowi saat ini seperti maju mundur tidak tentu arah dan tujuan. Dia menilai, Jokowi tidak didampingi oleh tim yang kuat di Istana.

“Jadi pemerintahan kayak nggak jalan. Banyak kasus maju mundur. Seperti Undang-Undang KPK, dana partai dan banyak lagi. Pak Jokowi harus di dampingi para pembantu berkelas yang mengerti efek dari suatu keputusan,” kata Fahri di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/7) kemarin.

Mantan aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) ini bahkan melihat pemerintahan otoriter era Presiden ke-2 Soeharto lebih baik daripada Jokowi. Fahri menegaskan, era orde baru tak hanya dibangun dengan kekuatan otoriter semata. Namun lanjut dia, Soeharto punya tim di lingkaran Istana yang hebat dan jagoan.

“Soeharto berkuasa 32 tahun. Apakah betul hanya modal kekerasan? Tidak. Banyak jagoannya di Setneg. Pak Moerdiono di antaranya. Seluruhnya di tangan beliau. Kalau besok Pak Harto mau melakukan suatu hal, Mensesneg siapkan lebih dahulu semua menyeluruh. Termasuk dokumen check in system, sehingga tidak ada kesalahan,” lanjut Wasekjen PKS ini.

Sejauh ini bagi Fahri, orang-orang dekat Jokowi sering mengabaikan detail. Beberapa hal dibiarkan sengaja terlewat. Fahri menvonis bahwa mereka adalah pekerja kelas bawah yang dipergunakan untuk mendampingi orang nomor satu. Jokowi diminta menyadari hal tersebut.

Setidaknya ada tiga kesalahan sepele namun berdampak fatal bagi pemerintahan Jokowi. Pertama, soal aturan kenaikan DP mobil pejabat dan kedua soal PP tentang Jaminan Hari Tua. Dua aturan ini dibuat oleh pemerintah, namun dibatalkan oleh pemerintah sendiri.

Terakhir, ketika Jokowi menyebut kelahiran Soekarno di Blitar saat pidato hari kelahiran Pancasila. Belakangan tim komunikasi Istana Sukardi Rinakit pasang badan dan menyebut hal ini murni kesalahannya sebagai tim penyusun pidato Jokowi.

“Hambar kelasnya. Presiden tidak boleh melakukan kesalahan, jangan sampai salah baca, salah ketik. Kalaupun ada kesalahan, kesalahannya berkelas. Itu sebabnya saya mengimbau agar Pak Jokowi menyadari,” tuntas Fahri Hamzah.

+
Sumber : Merdeka.com