Karimun – Pemerintah Desa Degong, Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun, diduga tidak mampu serap biaya pembangunan Desa, sehingga berlebih dan terpaksa dikembalikan ke kas daerah, menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SIlpa).

Sebesar lebih kurang Rp 200 juta anggaran yang tak terserap itu, masyarakat Degong mengatakan, banyak hal yang perlu diperbuat, seperti perbaikan pelabuhan, dan pembangunan lainnya di Desa terpencil itu.

“Padahal banyak pembangunan di Desa ini yang perlu dilakukan, seperti merehab pelabuhan, jalan dan sarana umum lainnya bagi kepentingan masyarakat yang bermanfaat,” terang Agus (32), melalui selurer, Kamis (08/11/2018).

Padahal banyak warga di daerah itu, sambung Agus, menanti-nanti biaya Desa untuk pembangunan Degong yang berkesinambungan.

“Kalau setiap tahun terus dilakukan pembangunan, lama-lama Degongkan akan menjadi desa yang maju. Kades juga tidak pernah melakukan musyawarah bersama warga,” kata dia.

Kepala Desa Degong, Abdul Ali menuturkan, dana tersebut masih dalam tahap proses penyerapan atau pengembalian ke kas Daerah.

“Tak sampai dua ratus juta, yang tau persis jumlahnya, bendahara desa. Uang itu masih di rekning Desa. Kita saat ini masih terus berkordinasi ke pihak Inspektorat dan pihak Kejaksaan untuk mengeluarkan dana Silpa,” jelas Ali, melalui selurernya, Kamis (08/11/2018).

Abdul Ali juga membantah tiap-tiap pembangunan tanpa dilakukan musyawarah.

“Pembanguan pulau Panjang, dan Degong telah dilakukan musyawarah antar RT dan RW, bagaimana kita mau bohong, TPK juga tahu,” kata Ali.

Dana Silpa, masyarakat meminta Kades untuk melakukan pembangunan pelabuhan yang ada di Degong. Ada sebanyak enam pelabuhan di Desa Degong, dalam kondisi yang mengkhawatirkan.*