Kundur News – Jakarta – Tim Independen atau tim 9 dibentuk Presiden Joko Widodo untuk memberikan masukan terkait kisruh KPK-Polri. Mereka pun telah memberikan masukan kepada Jokowi terkait calon Kapolri Komjen Budi Gunawan.
Dalam hasil investigasi mereka, banyak fakta mengejutkan. Mereka pun memutuskan Jokowi tak perlu melantik Budi Gunawan.
Meski demikian, mereka juga memberikan gambaran kepada Jokowi beberapa alternatif jika melantik Budi Gunawan. Alternatif itu merupakan gambaran skenario terburuk jika Jokowi melantik Budi Gunawan. Mereka pun menyebut Jokowi saat ini sedang bingung.
Berikut buka-bukaan Tim Independen soal Budi Gunawan seperti dirangkum merdeka.com:
Tim independen yang beranggotakan 9 orang selesai melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo siang ini. Tim independen mengusulkan Presiden mencabut pencalonan Komjen Polisi Budi Gunawan yang sudah ditetapkan tersangka kasus korupsi oleh KPK.
Tim yang dipimpin oleh Buya Syafii Maarif ini juga memberikan nama-nama pengganti Komjen Pol Budi Gunawan ke Presiden.
“Ada beberapa nama tapi kita enggak mau (kasih nama) di sini,” ujar Buya Syafii Maarif di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/1).
Sementara itu, Anggota Tim Independen lainnya, Oegroseno mengatakan ada 9 nama yang diusulkan menjadi calon Kapolri.
“Ada 9 kan, kalau bagus-bagus semua, sembilan-sembilannya jadi kapolri kan bagus,” ujar Oegroseno.
Kisruh antara KPK dan Polri bermula dari dicalonkannya Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kapolri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, rupanya pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan itu bukan atas inisiatif Jokowi.
“Jujur, itu sebetulnya pengajuan BG bukan inisiatif presiden,” kata Ketua Tim Independen, Buya Syafii Maarif, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/1).
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan apa yang diungkapkannya itu benar adanya.
“Ini benar, saya mendapat informasi yang cukup bagus,” tegasnya.
Namun demikian, dia enggan menyebut siapa yang meminta Jokowi mencalonkan Komjen Pol Budi Gunawan. Yang jelas, kata dia, nama tersebut sudah umum dikenal publik.
“Saya tak mau menyebut nama. Itu sudah rahasia umum, Anda harus tahu itu. Saya harus jaga hubungan baik dengan orang-orang itu,” katanya.
Tim Independen telah memberikan sejumlah masukan dan segala pertimbangan kepada Presiden Joko Widodo untuk mengatasi kisruh antara KPK dan Polri. Anggota Tim Independen Imam Prasodjo mengatakan, pihaknya memberikan pertimbangan dan alternatif kepada presiden beserta dampak-dampak yang timbul jika salah satu dipilih.
“Alternatif A, konsekuensinya ini, alternatif B konsekuensinya ini, C ini. Enggak ada satu pun yang mulus, tentu ada dampak-dampak yang harus ditanggung,” kata Imam usai bertemu dengan Jokowi di Istana Presiden, Jakarta, Rabu (28/1).
Imam menegaskan, masing-masing alternatif memiliki dampak sendiri-sendiri. Seperti halnya bila Jokowi melantik Budi Gunawan yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK ataupun bila Presiden membatalkan Kalemdikpol itu sebagai Kapolri.
“Jadi kalau di A, misalnya, dia akan berhadapan dengan proses hukum, misalnya, kalau itu melanggar hukum kan akan ada dampak hukum. Tapi kalau itu strict hanya hukum yang dipertimbangkan, maka publik bagaimana, persepsi publik. Karena bisa menimbulkan persepsi yang salah tentang keputusan itu. Satu lagi mengenai masalah nurani,” jelasnya.
Tim Independen yang berisi 9 tokoh sepakat merekomendasikan kepada Presiden Joko Widodo untuk tidak melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Hal ini didasarkan dengan tujuan untuk menjaga marwah institusi penegak hukum, baik itu di KPK ataupun di Polri.
“Presiden seyogyanya tidak melantik calon Kapolri dengan status tersangka dan mempertimbangkan kembali untuk mengusulkan calon baru Kapolri agar institusi Polri segera dapat memiliki Kapolri yang definitif,” kata sesepuh anggota Tim Independen Syafii Maarif saat konpres bersama dengan 8 anggota lainnya di Kantor Setneg, Jakarta, Rabu (28/1).
Syafii menegaskan, Tim Independen telah mengumpulkan data dan informasi terkait kisruh antara KPK dan Polri. Dan hari ini, Tim Independen telah diundang presiden untuk memberikan masukan berdasarkan analisis yang telah dilakukan dua hari belakangan ini.
“Dan masukan kami kepada bapak presiden sebagai berikut, pertama presiden seyogyanya memberi kepastian terhadap siapapun penegak hukum yang berstatus sebagai tersangka untuk mengundurkan diri dari jabatannya atau tidak menduduki jabatan selama berstatus sebagai tersangka demi menjaga marwah institusi penegak hukum baik KPK maupun Polri,” jelas Syafii.
5. Jokowi bingung PDIP ngotot Budi Gunawan harus dilantik jadi Kapolri
PDIP tetap ngotot agar Komjen Budi Gunawan dilantik sebagai Kapolri, walaupun telah berstatus tersangka. Tidak hanya PDIP dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang notabene pendukung utama pemerintahan Jokowi-JK, sejumlah partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) juga getol, agar Budi Gunawan sebagai Kapolri karena telah disidangkan dalam rapat paripurna DPR.
“Jadi itu memang sebuah dilema yang dihadapi oleh Presiden,” kata Tim Independen Imam Prasodjo di Kantor Setneg, Jakarta, Rabu (28/1).
Sosiolog Universitas Indonesia itu menegaskan, tim independen sudah melakukan kajian dan mengumpulkan data serta fakta soal polemik calon Kapolri.
Setelah tim independen ini berdiskusi, lanjut Imam Prasojo, dan berusaha memahami tentang kaitannya dengan hukum, juga kepetingan Parlemen, akhirnya menghasilkan kesimpulan.*
(merdeka com)